Interpretasi Citra Satelit Untuk Identifikasi Bentuk Lahan

ACARA PRAKTIKUM 9
Interpretasi Citra Satelit Untuk Identifikasi Bentuk Lahan
TUJUAN
1.  Mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuklahan secaradetil melalui interpretasi citra
satelit Landsat
2.  Mahasiswa dapat membuat peta bentuklahan daerah kajian.
3.  Mahasiswa dapat menganalisis karakteristik fisik bentuklahan
4.  Mahasiswa dapat membuat peta bentuklahan hasil interpretasi citra Landsat
ALAT dan BAHAN
1.  Citra satelit Landsat
2.  Kertas Kalkir, pengaris, dan pensil
3.  Alat lain yang dirasa digunakan dalam kegiatan ini
DASAR TEORI
Bentuklahan (landform) merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai
bentuk khas sebagai akibat pengaruh dari proses, struktur geologi, dan batuan selama periode
waktu tertentu. Oleh karena itu bentuklahan ditentukan oleh faktor-faktor topografi, struktur
gelogi, batuan, dan proses eksogen.
Sifat dan perwatakan bentuklahan dicerminkan oleh kesamaan :
1.  Struktur geologi yang membatasi informasi morfologi, morfogenesa, dan
morfokronologi.
2.  Proses geomorfologi yang memberikan informasi bagaimana bentuklahan tersebut
terbentuk, meliputi informasi morfografi, morfogenesa, dan morfokronologi.
3.  Kesan topografi dan ekspresi topografi yaitu konfigurasi permukaan bentuklahan yang
memberikan informasi morfometri dan bentuk lereng.
Atas dasar genesa dan terbentuknya bentuklahan yangdapat memberikan gambaran
tentang konfigurasi permukaan bumi, struktur geologi, batuan, dan proses
pembentukannya, maka bentuklahan dapat digolongkan menjadi 8 satuan bentuklahan
utama (Sunardi Joyosuharto, 1981), yaitu:
1.  Bentukan asal struktural
Terbentuk karena adanya proses endogen yang disebutproses tektonik. Proses ini
meliputi pengangkatan, perlipatan, pensesaran, dan kadang disertai oleh instrusi
magma sehingga struktur geologi tertentu atau bentuklahan yang terbentuk karena
kontrol struktur geologi pada daerah tersebut.
2.  Bentukan asal fluvial
Bentuklahan fluvial terbentuk karena proses fluvialair permukaan memegang peranan
penting dalam hal ini adalah air yang mengalir di atas permukaan misalnya air sungai.
3.  Bentukan asal vulkanik
Bentuklahan ini berkaitan dengan gerakan magma naikke permukaan bumi. Akibat dari
proses ini terjadi berbagai bentukan yang secara makro disebut bentukan vulkanik. Pada
skala yang lebih rinci, bentukan volkanik dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk
satuan lahan antara lain kepundan, kubah/sumbat lava, perisai lava, blok lava,
2
hamparan lahar dan lava, dike, lakolit, batolit, stock, kerucut gunung api, barancho, dll.
Pada umumnya bentuklahan asal volkanik berada pada komplek gunungapi dan
sekitarnya. Tetapi ada juga beberapa bentukan yang berada terpisah dari komplek
gunung api misalnya dike, stock, dan bocca.
4.  Bentukan asal marin
Pengaruh proses marin berlangsung intensif pada daerah pesisir sepanjang garis pantai,
daerah pesisir merupakan daerah pantai dan sekitarnya yang masih terkena pengaruh
langsung dari aktivitas marin.
5.  Bentukan asal angin
Bentuklahan aeolin adalah bentuklahan yang terbentuk oleh proses eksogenik dengan
angin sebagai agen pembentuk utama. Umumnya terbentuk pada daerah kering dan
terdiri dari material lepas.
6.  Bentukan asal pelarutan atau karst
Adalah bentuklahan yang terbentuk oleh proses pelarutan pada batuan yang mudah
larut. Pembentukan topografi karst terjadi pada batuan yang memiliki derajat kelarutan
tinggi.
7.  Bentukan asal denudasional
Bentukan ini umumnya terdapat pada daerah berbatuanlunak dan beriklim basah
karena bentuk-bentuk strukturalnya tidak dapat bertahan lama akibat proses
pelapukan, erosi, gerak masa batuan dan sedimentasi. Sehingga diperlukan pembagian
yang lebih rinci atas dasar karakteristik morfometrinya, seperti relief, kelerengan dan
kepadatan aliran.
8.  Bentukan asal glasial
Bentukan yang berkembang sebagai akibat dari glasiasi baik oleh proses penimbunan
atau pengikisan oleh tubuh es (gletser) dan berinteraksi dengan kondisi lingkungan pada
saat itu.
PROSEDUR KERJA
1. Ambil citra Satelit Landsat
2. Batasi daerah kajian (ikuti saran Asisten Praktikum)
3. Identifikasikan seluruh obyek bentuklahan yang ada didaerah tersebut
4. Delineasikan dan berilah kode atau simbol setiapbantuklahan yang ada di wilayah kajian.
5.  Buatlah peta bentuklahannya
6  Deskripsikan karakteristik setiap bentuklahan yang ada
Sanardi Joyosuharto (1980: 15) menjelaskan ada limalangkah yang dilakukan untuk
melakukan interpretasi bentuklahan yaitu:
1.  Relief atau morfologi
Ini meliputi ketinggian, kemiringan lereng, break of slope, platform, dsb. Analisis foto
udara pada langkah ini akan membawa interpreter dalam memberikan klasifikasi
tentatif dari bentang alam.
2.  Drainage Pattern
Perhatian harus diberikan pada dasar sungai atau lembah sungai, tipe sungai, danau-danau dan sebagainya. Pola aliran memberikan interpreter dasar studi yang lebih
3
mendalam tentang litologi dan struktur dasar bagi studi yang lebih mendalam tentang
litologi dan struktur geologi, seperti halnya tipe tanah dan tipe vegetasi.
3.  Vegetasi
Aspek-aspek yang penting dari vegetasi untuk penelitian bentuklahan adalah:
-  Ada tidaknya tumbuh-tumbuhan pada material khusus, misalnya jenis vegetasi
jati ada di daerah gamping, duren ada di daerah vulkanis.
-  Adanya tumbuhan penunjuk, dan
-  Berjalur atau pola yang lain sebagai hasil dari spesies komposisi, kepadatan atau
tingginya tanaman.
4.  Litologi dan struktur
Karakteristik foto yang baik dalam hal ini adallah pada perbedaan kekasaran seperti
terlihat pada perbedaan-perbedaan vegetasi, morfologi, hidrologi, dan geologi/lithologi.
Perbedaan geologi dan lithologi dapat dibedakan dengan dip dan strike peerlapisan,
struktur perlapisan (lipatan, flekture) garis patahan proses-proses volkanik dan bentuk-bentuk erosif. Pada saat yang sama litologi memberikan kepada kita tentang tipe tanah,
tipe vegetasi dan bentang geomorfologis.
5.  Geomorfologi: bentang alam dan proses-proses
Langkah ini dapat dilihat lebih baik sebagai deduksi hasil empat langkah yang terdahulu,
tetapi dianalisis dan diklasifikasikan dengan seksama. Ini seakan-akan sebagai re-interpretasi dari semua yang telah dikerjakan sebelumnya. Dengan demikian interpreter
yang berpengalaman dapat mengerjakan lima langkah sekaligus.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Catatlah hasil inventarisasi dan perhitungan saudara
2. Deskripsikan hasilnya
KESIMPULAN
Buatlah kesimpulan hasil praktikum saudara.
DAFTAR PUSTAKA
Dessaunette, JR. 1977. Catalogue of Landform for Indonesia. Bogor: Lembaga Penelitian
     Tanah.
Lillesand, Thomas M dan Ralph W. Kiefer. 1979.Remote Sensing and Image
    Interpretation.New York: John Willey & Sons.
Sunardi JS. 1980.  Interpretasi Foto Udara dan Pemetaan Geomorfologi. Yogyakarta:
    Fakultas Geografi UGM.
Sunardi JS. 1981.Dasar Pemikiran Tentang Klasifikasi Bentuklahan.Yogyakarta :
    Fakultas Geografi UGM.

Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Untuk Identifikasi Jaringan Jalan

ACARA PRAKTIKUM 8

Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Untuk Identifikasi Jaringan Jalan

TUJUAN

1.  Mahasiswa dapat mengidentifikasi obyek jaringan jalan secara detil melalui interpretasi

citra resolusi tinggi

2.  Mahasiswa dapat membuat peta jaringan jalan daerah kajian.

3.  Mahasiswa dapat menghitung kepadatan jaringan jalan

4.  Mahasiswa dapat menganalisis aksesibilitas dankonektivitas daerah kajian

ALAT dan BAHAN

1.  Citra satelit Resolusi tinggi, misalnya SPOT 5 dengan ukuran cetak citra A4 dan meliput

daerah pingiran kota.

2.  Kertas Kalkir, pengaris, dan pensil

3.  Alat curvimeter atau dengan benang

4.  Alat lain yang dirasa digunakan dalam kegiatan ini

DASAR TEORI

Transportasi merupakan salah satu bentuk interaksi keruangan (spasial). Interaksi terjadi

karena adanya variasi spasial seperti perbedaan kondisi fisik daerah, adanya variasi kegiatan

sosial ekonomi, demografis dan sebagainya. Bentuk interaksi tersebut spasial tersebut dapat

berupa : 1) saling melengkapi (complementary), 2) kesempatan antara (intervening opportunity),

3) saling tukar menukar atau transferability (Hurst dalam Magribi, 1999).

Transportasi mempunyai kaitan erat dengan perkembangan suatu wilayah. Transportasi

dapat memacu perkembangan wilayah, sebaliknya perkembangan wilayah dapat membangkitkan

transportasi. Dengan kata lain suatu wilayah tidak akan berkembang tanpa didukung transportasi,

sehingga transportasi dapat berperan sebagai agent of development perkembangan suatu wilayah.

Tidak dapat dingkari bahwa transportasi merupakan salah satu utulitas vital untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat.

Transportasi sebagai suatu sistem meliputi :

1. Jaringan yang terdiri dari link dan node, struktur, lokasi, dan evolusi jaringan

2. Arus pada jaringan meliputi : arah, volume, frekuensi, management lalu-lintas dan lain-lain.

3. Signifikansi dari pengaruh transportasi terhadap sosial ekonomi masyarakat (Hanson,

1986.154).

Dengan demikian tampak bahwa studi sosial ekonomi transportasi sama pentingnya dengan studi

teknis-mekanis transportasi. Transportasi sebagai suatu sistem sangat dipengaruhi oleh struktur

sosial-  ekonomi-  dan politik yang ada. Sebagai contoh Kabupaten Wonosobo dengan struktur

ekonomi pertanian, dan topografi yang kasar; akan berbeda sistem transportasi dengan daerah

industri yang bertopografi datar.

Evaluasi jaringan transportasi dilakukan dengan parameter : kerapatan jaringan,

pembebanan ruas jalan, matrik konektivitas, indek alpha, indek gamma, aksesibilitas,

konektivitas. Evaluasi arus lalu-lintas membahas arah, volume lalu-lintas, bangkitan perjalanan,

tarikan perjalanan, pembebanan ruas jalan, tingkat pelayanan (LOS), simpul-simpul kemacetan

dan sebagainya.

Dalam studi transportasi terdapat empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Trip genetation (bangkitan perjalanan)

2. Trip distribution (persebaran perjalanan)

3. Moda split (moda angkutan)

4. Traffict assigment (Mogridge, 1996).

Trip generation merupakan jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu wilayah.

Besarnya perjalanan di suatu wilayah tergantung pada jumlah penduduk, struktur ekonomi dan

lain-lain.  Trip distribution  sangat dipengaruhi oleh persebaran pusat-pusat kegiatan dan

ketersediaan jaringan yang ada. Jumlah perjalanan yang didistribusikan ke tempat tujuan dengan

moda angkutan yang ada.

Dengan diketahui jaringan transportasi yang ada pada suatu daerah maka akan dapat

diketahui tingkat aksesibilitas lokasi, yaitu tingkat kemudahan suatu lokasi dicapai dari tempat

lain dan ke tempat lain.  Aksesibilitas ini salah satu parameter untuk menentukan pusat-pusat

(simpul)  kegiatan. Aksesibilitas meliputi kemudahan dalam aspek jarak, waktu tempuh, biaya

tempuh.

Juga dapat diketahui Konektivitas wilayah, yaitu melihat keterhubungan antar wilayah

dari aspek keberadaan jaringan. Lokasi atau daerah yang mempunyai konektivitas  tinggi adalah

lokasi yang mempunyai banyak keterhubungan dengan lokasi lain.

Dan dapat diketahui analisa gravitasi digunakan untuk melihat interkasi antar wilayah

berdasarkan jumlah penduduk. Model ini adalah yang paling sederhana untuk melihat potensi

interaksi antar wilayah.

PROSEDUR KERJA

1.  Ambil citra Satelit (SPOT)

2.  Batasi daerah kajian (ikuti saran Asisten Praktikum)

3.  Identifikasikan seluruh obyek jaringan jalan, dan bedakan ke dalam jalan besar, jalan

sedang, jalan kecil.

4.  Hitung seluruh panjang jalan tersebut ( ∑ L)

5.  Hitung seluruh wilayah kajian (A)

6.  Hitunglah kepadatan jaringan jalan daerah tersebut, rms D = ∑ L : A

7.  Lihat kembali pada citra dan peta hasil interpretasi, menurut sauara bagaimanakah

aksesibilitas, dan konektivitas  daerah tersebut?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Catatlah hasil inventarisasi dan perhitungan saudara

2.  Deskripsikan hasilnya

KESIMPULAN

Buatlah kesimpulan hasil praktikum saudara.

DAFTAR PUSTAKA

La Ode Muhamad Magribi. 1999. Geografi Transportasi (Bagian Pertama dan Kedua).

       Rangkuman terjemahan  Transportatioan Geography Comments and

       Readings.Edited by Michael E. Elliot Hurst. Fak. Pasca Sarjana UGM:Yogyakarta.

Peter Haggett, Richard J. Chorley, 1969.  Network Analisis in Geography.  Edward Arnold :

       London.

Nursid Sumaatmadja, 1988. Studi Geografi :Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan.Alumni :

       Bandung

Sarasehan MTI, 1996. Manajemen Transportasi Perkotaan. Sekretariat Masyarakat Transportasi

       Indonesia: Jakarta.

Undang-undang Nomer 14 Tahun 1992  Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Aneka Ilmu:

       Semarang

Wahana Komputer Semarang, 2001.  Sistem Informasi Geografi Dengan AutoCAD MAP.Andi

      Offset: Yogyakarta

ANCAMAN KEMARITIMAN DI INDONESIA

A.    LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Presentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui Sea Lanes of Communication (SLOC) serta Sea Lines of Oil Trade (SLOT). Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak-pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sesungguhnya sejak jaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia merupakan bangsa berjiwa bahari yang memiliki filosofi "hidup dengan dan dari laut". Pada jaman kedua kerajaan tersebut, kebudayaan maritim dan arus perdagangan di laut mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dilaksanakan pula oleh Belanda yang menjajah dan menguasai bumi nusantara. Para penjajah, selalu mengedepankan ambisinya dengan memperluas perdagangan rempah-rempah dari hasil pertanian yang ketika itu yang dikirim melalui armada laut ke negaranya. Hanya penjajah yang memiliki kewenangan mengendalikan laut, sedangkan bangsa kita tidak diperkenankan mendalami ilmu-ilmu kelautan. Berbagai upaya dilakukan oleh penjajah untuk menghilangkan keterampilan bahari agar dapat melunturkan jiwa dan visi maritim bangsa Indonesia saat itu.

Setelah era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan, meskipun belum maksimal. Hal ini didasari pada kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya bahwa wilayah laut merupakan wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya.

Perkiraan ancaman dan gangguan lainnya yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan antara lain meliputi kejahatan lintas negara (misalnya penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam.

Mencermati dinamika konteks tersebut di atas, maka dilaksanakannya Perumusan Kebijakan Kebijakan Strategi Pengamanan Wilayah Nasional, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, terutama laut, sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi geostrategis sangat unggul di lintasan jalur pelayaran manca negara. Sasaran yang ingin dicapai dari perumusan kebijakan ini adalah tersusunnya kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan operasional strategi pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah Negara maritime yang tangguh .

B.      RUMUSAN MASALAH

  Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan yaitu :

1.       Apa itu Negara Maritim?

2.      Bagaimana pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada kehidupan bernegara

3.       Apa MAKNA LAUT ?

4.       Bagaimana Pemahaman tentang Ketahanan Nasional di Laut ?

5.      Apa Tugas dan Peran TNI AL dalam mempertahankan kedaulatan NKRI ?

6.       Bagaimanakah Stabilitas Ketahanan Nasional di Indonesia ?

C.     TUJUAN

1.      Untuk mengetahui Negara maritim.

2.      Untuk mengetahui pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara.

3.      Untuk mengetahui makna laut.

4.      Pemahaman tentang ketahanan nasional di laut.

5.      Tugas dan Peran TNI AL dalam mempertahankan kedaulatan NKRI

6.      Untuk mengetahui stabilitas ketahanan nasional di Indonesia.

D.  PEMBAHASAN

1.      Pengertian Negara Maritim

              Pemahaman Negara Maritim. Diawali dengan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep wawasan nusantara, UU No 4/60 tentang Perairan dan UNCLOS 1982. Isi Deklarasi "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis- garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang".

             Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar dicanangkan Deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia, Dewan Kelautan Nasional. Substansinya adalah menyebut Negara Kesatuan RI beserta perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinennya sebagai Negara Maritim Indonesia.

             Perkembangan Wawasan dan Pembangunan Kelautan. Pada tanggal 26 September 1998 kembali dicanangkan Deklarasi Bunaken dengan tindak lanjut The Ocean Charter. Isi Deklarasi tersebut anatara lain : Mulai saat ini visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi laut. Semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Visi Kelautan terus berkembang hingga era reformasi dengan Pembangunan Maritim Indonesia (1998-2004) mencakup aspek : Perikanan, Pehubungan laut, Industri Maritim, Pertambangan dan Energi, Wisata Bahari, Pembangunan SDM, IPTEK dan Kelembagaan Maritim. Berdirinya Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan (1999-2004) dengan tindak lanjut dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut yang akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan World Ocean Conference 2009 di Menado yang juga telah menunjukan peran dan wawasan kelautan bangsa Indonesia kepada dunia Internasional.

         Gagasan Negara Maritim Indonesia sebagai aktualisasi wawasan nusantara untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi wawasan nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indoensia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagikesejahteraan bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

    

           Pengembangan negara maritim Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 karena dalam prikehidupan kebangsaan Indonesia Pancasila pada hakekatnya disusun secara serasi dan seimbang untuk mewadahi seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Landasan konsepsionalnya adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasonal. Dengan wawasan nusantara bangsa Indonesia memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan keamanan. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahahan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

 Jadi , Negara Maritim adalah sebuah Negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Negara Kepulauan ini harus dilihat secara  geografis dan non geografis.

2.      Pengaruh Aspek Ketahanan Pada Kehidupan Bernegara

          Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangan komplek.

         

           Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu:

1.    Aspek alamiah (Statis)

       a. Geografi       

       b. Kependudukan        

       c. Sumber kekayaan alam

2.    Aspek sosial (Dinamis)

a.       Ideologi

b.      Politik

c.       Ekonomi

d.      Sosial budaya

e.      Ketahanan keamanan

Pengaruh Aspek  Ideologi

          Ideologi adalah Suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

1. Ideologi Dunia 

a. Liberalisme(Individualisme)

   Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Tokoh: Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Harold J. Laski .

b. Komunisme(ClassTheory)

            Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan / mempertahankannya, komunisme akan : 

1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta  menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
2. Atheis, agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat.
3. Mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme.
4. Menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan, perombakan masyarakat dengan revolusi.

        

c. Paham Agama

        Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia.

2. Ideologi Pancasila

    

             Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

          Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut:

1. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif.
2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Bhineka Tunggal Ika dan Wasantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
4.  Contoh para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.
5.  Pembangunan seimbang antara fisik material dan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme
6.  Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain

3.      Makna Laut

·           LAUT TIDAK DAPAT DIDUDUKI, DIPAGARI & DIKUASAI MUTLAK

·            LAUT HANYA DAPAT DIKENDALIKAN.

·            LAUT BAGIAN INTEGRAL WILAYAH NEGARA YANG TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI, NAMUN DIBEDAKAN MENURUT REZIM HUKUM YG MENGATURNYA

·           LAUT DAPAT DIMANFAATKAN UTK KESEJAHTERAAN BANGSA INDONESIA, NEGARA LAIN MEMILIKI HAK PEMANFAATAN (UNCLOS ‘82)

     Makna Laut bagi Bangsa Indonesia:

“Laut merupakan way of life bagi bangsa Indonesia”.

Fungsi laut bagi bangsa Indonesia :

1.    Media Pemersatu Bangsa

2.    Media Perhubungan

      (Peran Pemerintah dan Institusi lainnya)

3.    Media Penggalian SDA

4.    Media Hankam

5.    Media Membangun Pengaruh

(Peran TNI AL)

•    TNI AL melaksanakan tugas-tugas secara optimal

•    Peran diplomasi TNI AL

5.      Pemahaman Ketahanan Laut Nasional

         Ketahanan Nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengemabangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa  yang bersangkutan Ketahanan Nasional sebagai pendekatan/metode/cara menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integaral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/ isi, baik pada saat membangun maupu pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal pemikiran,  pendekatn ini menggunakan pemikiran kesisteman.

       Jadi dapat dimaknai bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi  dinamis yang merupakan  integrasi dari setiap aspek kehidupan  bangsa dan Negara . pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan  dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin  kelangsungan hidup  menuju kejayaan bnagsa  dan Negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan  ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional  yang tangguh akan mendorong pembanguna.

         Jika ketahanan Nasional dapat diatasi dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu pemahaman yang dinamakan "geostrategi" secara umum, geostrategi merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan diberbagai bidang yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan pembangunan. Lingkungan laut atau maritim mempunyai lima dimensi strategi Militer yang saling berhubungan meliputi :

1.  Dimensi ekonomi. Penggunaan laut sebagai media perhubungan, transportasi dan perdagangan telah dimanfaatkan sejak dahulu hinga sekarang, dan hampir 99,5 % pergerakan roda perekonomian di dunia adalah melewati jalur laut, volume muatan meningkat delapan kali sejak tahun 1945 dan kecenderungan semakin meningkat sampai sekarang. Telah diyakini bahwa perdagangan lewat laut yang terpadat adalah melalui Selat Malaka atau melalui jalur alternatif ALKI I,II,III.
2.  Dimensi Politik. Perubahan dimensi politik dari lingkungan maritim berkembang sangat tajam semenjak tahun 1970-an. Bagi sejumlah besar Negara pantai, khususnya bagi dunia ketiga, perairan yang berbatasan dengan pantai memberikan prospek satu- satunya untuk perluasan. Tuntutan kedaulatan sering merupakan tindakan politik untuk mendapatkan konsekuensi ekonomi daripada sekedar perhitungan jangka panjang tentang untung dan ruginya. Perselisihan atas perbatasan laut seringkali lebih dimotivasi oleh simbol politik dari perhitungan biaya dan manfaatnya.
3. Dimensi Hukum. Basis dimensi hukum dalam lingkungan maritim adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Kecenderungan dari penekanan hukum di laut sekarang lebih banyak dipokuskan pada masalah lingkungan hal mana dapat berakibat pembatasan gerakan kapal dan mengurangi hak Negara bendera, disamping itu ada kebutuhan untuk penertiban lebih efektif atas rezim yang ada khususnya yang berhubungan masalah perikanan dan perdagangan narkoba secara illegal.
4. Dimensi Militer. Di laut dimensi militer selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga profesionalisme Angkatan Laut suatu Negara selalu dikaitkan dengan penguasaan dan penggunaan teknologi yang mutakhir. Filosofi Angkatan Laut adalah "senjata yang diawaki", berbeda dengan filosofi "manusia yang dipersenjatai".
5. Dimensi Fisik. Pemahaman terhadap lingkungan fisik menyeluruh dimana kekuatan maritim akan beroperasi sangat penting, seperti kondisi geografi, hidro oseanografi. Daerah Operasi kekuatan maritim mulai dari perairan dalam laut bebas (Blue Waters) ke perairan yang lebih dangkal (Green Waters) sampai ke perairan pedalaman, muara dan sungai (Brown Waters). Corong strategis berbatasan atau dimiliki oleh negara-negara pantai yang berdekatan. Seperti selat Malaka, dimiliki oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu konsep "Joint Security" akan mudah diterima dan diterapkan di antara negara-negara pantai tersebut.

     Dari berbagai dimensi tersebut diatas apabila disinergikan secara baik maka akan dapat menciptakan suatu kekuatan laut yang tangguh (sea power), dimana parameternya mengarah pada tiga elemen operasional yaitu unsur kekuatan militer (fighting instruments), penggerak roda perekonomian di laut (merchant shipping) dan pangkalan atau pelabuhan (bases).

6.      Fungsi Dan Peran TNI AL dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI

•    Fungsi TNI AL

        TNI AL memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laut dan Proyeksi Kekuatan. Dua fungsi ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Tingkat pengendalian di laut sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung pengendalian laut.

       1.  Pengendalian Laut

       Pada dasarnya pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

     2. Proyeksi Kekuatan, terbagi ke dalam :

• Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.
• Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

•   Peran TNI AL

    1. Peran Militer (Military/Defence)

          Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan ; menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk ; melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukan iktikad damai terhadap negara tetangga.

         Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

2. Peran Polisionil (Constabulary)

          Peran Polisionil TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

        Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

3. Peran Dukungan Diplomasi (Diplomacy Supporting)

            Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakan peran yang sangat penting seperti halnya setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk kmempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

      

      Secara tradisional, angkatan laut menunjukan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukan kemampuan dan kekuatannya di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (Confidence Building Measures/CBM). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi. 

4. Peran Lainnya

          Disamping tiga peran di atas, TNI AL juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu peran untuk melaksanakan operasi lain selain perang (Military Operations Other Than War) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI AL bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, search and rescue, operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang dibutuhkan.

7.      Stabilitas Ketahanan Nasional Di Indonesia

Ancaman tehadap wilayah pantai di Indonesia juga dapat datangnya dari bencanan alam gempa bumi dan diiukuti oleh tsunami. Bencana akibat gempa bumi dan tsunami ini terjadi karena adanya gerakan tektonik di bawah dasar laut. Oleh karena itu, pantai- pantai yang rawan gempa bumi dan tsunami adalah pantai-pantai yang berhadapan dengan daerah penunjangan (subduksi) antara dua lempengan taktonik Eurausia dan Australia disebelah barat Sumatera, diselatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT, maupun pantai- pantai di sebelah Utara dan Timur dari Indonesia bagian Timur, sebagai akibat subduksi antara lempengan Pasifik dan Eurasia.

Pemanfaatan Data dan Informasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan dalam Aspek Sistem Pertahanan Laut. Dalam rangka Sistem Pertahanan Laut, data dan Informasi kelautan diperlukan untuk menunjang fungsi-fungsi pertahanan di wilayah laut. Fungsi- fungsi tersebut adalah sebagai fungsi Intelejen Maritim dan fungsi Pengamatan dan penelitian laut.

       Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Maritim untuk Mencapai Ketahanan Nasional. Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya laut, pemerintah dan bangsa Indonesia membuat satu kebijakan yang strategis dan antisipatif yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri. Kebijakan ini perlu ditindak lanjuti dengan penepatan kebijakan dan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan untuk mencapai ketahanan nasional, argument ini paling tidak didasarkan pada dua alasan pokok.  

1. Pembangunan wilayah maritim adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Alasan ini membawa implikasi bahwa kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang diterapkan harus bersifap menyeluruh (holistik) dan terpadu antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya. 
2. Bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah maritim yang mantap dan berkesinambungan, maka semakin terbukti bahwa Negara mampu mencapai ketahanan nasional secara mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

         Setiap bangsa mempunyai cita- cita yang luhur dan indah yang ingin dicapai yang lazim dinamakan tujuan nasional. Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut setiap bangsa akan menghadapi tantangan, ancaman dan gangguan yang harus ditangani. Untuk itu suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan yang dinamakan ketahanan nasional.  Upaya kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang kerta raharja dalam suasana demokratis, adil dan merata, dengan kata lain, berkembangnya masyarakat madani Indonesia (Indonesian civil society).

          Kemantapan keamanan nasional dan adanya  masyarakat yang madani akan menjamin dapat dikembangkannya kesejahteraan nasional. Sebaliknya kemantapan kesejahteraan nasional akan menjamin terciptanya stabilitas nasional. Dengan meningkatnya kemantapan kesejahteraan nasional dan diikuti oleh meningaktnya kemantapan nasional, maka melalui pemerataan pembangunan yang konsepsional dapat dicapai stabilitas nasional yang dinamis. Dalam dinamika inilah ketahanan nasional harus diwujudkan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach). Ketahanan nasional mencakup dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan.

          Aspek alamiah meliputi : Kondisi georafis Negara, keadaan dan kekayaaan alam serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek kemasyarakatan: Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan, aspek-aspek tersebut tidak ditinjau secara terpisah-pisah melainkan memiliki korelasi secara keseluruhan merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A.    KESIMPULAN

     Negara Maritim adalah sebuah Negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Negara Kepulauan ini harus dilihat secara  geografis dan non geografis.

     

        Kebijakan Kelautan Nasional merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang menyangkut pengelolaan laut yurisdiksi nasional secara terpadu dan komprehensif. Hal tersebut akan bertumpu pada tiga bidang pokok, yaitu Politik, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan, oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan adalah penciptaan ocean governance guna mewujudkan ketahanan nasional.

     

         Ketahanan Nasional adalah kondisi  dinamis yang merupakan  integrasi dari setiap aspek kehidupan  bangsa dan Negara . Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan  dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin  kelangsungan hidup  menuju kejayaan bnagsa  dan Negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan  ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional  yang tangguh akan mendorong pembangunan .

     

      Dari berbagai dimensi tersebut (politik, ekonomi, sosial, budaya) , apabila disinergikan secara baik maka akan dapat menciptakan suatu kekuatan laut yang tangguh (sea power), dimana parameternya mengarah pada tiga elemen operasional yaitu unsur kekuatan militer (fighting instruments), penggerak roda perekonomian di laut (merchant shipping) dan pangkalan atau pelabuhan (bases).

B.   SARAN

    KEAMANAN LAUT merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara , kita harus ikut berperan serta dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI . Namun yang mempunyai tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan pertahanan wilayah Negara khususnya bagi NKRI yaitu Tentara Negara Indonesia (TNI), khususnya untuk wilayah laut yaitu  TNI AL . Untuk mengarahkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan Indonesia untuk menjadi satu Negara Maritim, bukan sekedar Negara Maritim, tapi Negara Maritim Indonesia yang besar, kuat, dan makmur. Besar sudah jelas, kuat belum, makmur apalagi. Bicara tentang kuat dan makmur inilah perlu adanya kebijakan yang tepat Untuk Membangun Negara Maritim Yang Tangguh Dalam Perspektif POLITIK, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

DAFTAR PUSTAKA

http://asfarsyafar.blogspot.com/2013/10/makalah-wawasan-sosial-budaya-maritim.html

(Di akses tanggal 12 desember 2014 Pukul 20.00 WIB)

http://siradel.blogspot.com/2011/03/tentara-nasional-indonesia-angkatan.html

(Di akses tanggal 12 desember 2014 Pukul 20.00 WIB)

http://zeyacute.blogspot.com/2013/07/makalah-ketahanan-nasional.html

(Di akses tanggal 12 desember 2014 Pukul 20.00 WIB)

SLIDE MATERI PRESENTASE KASAL ” REAKTUALISASI DAN REVITALISASI STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH LAUT DALAM RANGKA MEMANTAPKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM YANG TANGGUH “ - UNIV HALUOLEO KENDARI – 12 Desember  2014